Bopeng di Wajah Transportasi Jakarta

Pada waktu kecelakaan ambruknya atap kereta api jurusan Rangkasbitung - Jakarta, tepatnya 2 minggu yang lalu, pimpinan PT KA dan bahkan mentri perhubungan menginstruksikan kepada semua aparat untuk bertindak tegas kepada penumpang yang duduk di atap. Bahkan ada perintah untuk tidak memberangkatkan kereta yang ada "penumpang" di atap nya. Dalam 2 minggu itu, perintah pak direktur dan menteri dilaksanakan. Tetapi pada hari ini, menurut laporan Kompas, situasinya sudah business as usual.

Sepertinya pemerintah pada satu sisi, tidak mempunyai political will untk membenahi situasi. Penumpang yang membludak itu menunjukan kalau kapasitas kereta api pada jam sbuk sangat dibawah kebutuhan. Kenapa dari dulu sampai hari ini tidak ada niat untuk meningkatkan frekuensi pelayanan. Kasus penumpang duduk di atap gerbong sudah terjadi sejak puluhan tahun silam, bukan baru terjadi 2 minggu yang lalu.

Para direksi tidak mempunyai alasan jika hal diatas terjadi karena kurangnya infrastruktur kereta api, dari rel sampai ke gerbong dan lokomotif. Saya bukan ahli di bidang trasportasi. Tapi jika saya melihat dengan langsung penumpang KA yang datang dan meninggalkan Jakarta setiap harinya, tentu mereka mempunyai pendapatan yang cukup memadai. Pada setiap harinya, ada kurang lebih 1,000,000 penumpang hanya pada jam sibuk. Kalau setiap orangnya membayar tarif Rp 2,000 (tiket Jakarta - Bogor kelas ekonomi), pada jam sibuk itu saja sudah ada revenue sebanyak Rp 2 Milliar. Belum lagi jam jam lain. Lantas uang itu kemana semua? Dimakan rayap kah ? Bisa jadi.

Pada sisi lain, pemerintah kota Jakarta yang sibuk dengan konsep tata ruang Megapolitan bla bla bla tidak tertarik untuk membenahi transportasi Jakarta ke kota lainnya. Pak Gubernur lebih menginginkan project Busway yang menghubungkan setiap daerah di Jakarta yang didukung oleh monorail di jantung kota. Pemerintah kota agaknya sedikit rabun dalam melihat jaringan trasportasi. Kenapa yang dilihat cuma macet di Jakarta? Mereka tidak melihat transportasi sebagai konsep besar, yaitu perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain secara effisien, terutama pergerakan orang dari Jakarta ke kota penyangganya. Jangan cuma bisa bikin Busway dan jalan. Harus ada sinkronasi antara seluruh mode transportasi untuk membangun suatu jaringan yang memadai.

Tapi sesungguhnya tarif KA juga menjadi alasan kenapa penumpang memutuskan untuk duduk di atap gerbong. Mereka sudah nekat untuk bertaruh nyawa demi uang yang mungkin kita anggap gak seberapa. UMR untuk Jakarta, katakanlah Rp 800,000. Dengan assumsi 6 hari kerja, mereka menghabiskan Rp 96,000 hanya untuk naik kereta. Misalnya dari setasiun kereta di tujuan mereka harus naik angkot lagi untuk sampai di dekat rumah, mungking mereka menghabiskan tambahan Rp 48,000 di angkot (dengan perhitungan naik angkot Rp 1,000 sekali jalan). Total total menjadi Rp 144,000. Ini merupakan 18% dari total gaji. Belum lagi untuk makan, biaya ini itu yang cenderung naik tiap beberapa bulannya.

PT KA, sebagai BUMN, harusnya digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika rakyat kecil yang menggunakannya sampai harus naik ke atap, kenapa direksi PT KA tidak punya inisiatif untuk menurunkan tarif sampai ke level yang terjangkau oleh semua. PT KA toh dibentuk bukan semata mata kejar setoran untuk pemerintah tapi untuk membangun sarana transportasi yang melayani wong cilik yang kurang mampu.